Saat memulai suatu usaha atau bisnis, modal berupa uang menjadi salah satu poin penting yang harus tersedia dalam jumlah cukup. Apabila pengelola usaha (mudharib) tidak mempunyai modal untuk menjalankan usahanya, maka solusinya ialah memberikan tawaran kerjasama kepada investor (shahibul maal), dengan menggunakan akad.

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tentu menginginkan usaha halal atau yang sejalan dengan syariat islam. Termasuk dalam melakukan proses investasi. Haruslah adil pada semua pihak dan dituangkan ke dalam perjanjian tertulis (akad). Umumnya akad yang digunakan adalah akad mudharabah..

Penerapan akad mudharabah di Indonesia telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017. Adapun untuk melaksanakan kerjasama dengan akad mudharabah terdapat rukun dam syarat yang harus dipenuhi. Berikut penjelasannya:

Pixabay

Rukun Mudharabah

Pelaku akad. Minimal harus terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik dana atau investor (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang telah berpengalaman serta memiliki kompetensi di bidang usaha yang dijalani.

Objek akad. Terdapat usaha (dharabah) yang jelas dan tidak mengandung unsur haram, bisa memberikan keuntungan (ribh) dan tersedianya modal (maal) berupa uang sesuai kesepakatan.

Ucapan atau sighah. Yaitu perbuatan berupa ucapan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) berupa persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama.

Syarat Mudharabah

Kedua belah pihak sama-sama memiliki pemahaman dan cakap terhadap hukum. Jumlah modal berupa uang yang akan diserahkan kepada pihak mudharib harus jelas dan bukan berupa hutang kepada pengelola.

Saat melakukan akad, jumlah prosentase pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan harus jelas dan tertulis, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian usaha yang bukan merupakan kesalahan pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh investor sesuai dengan jumlah nominal investasi.

Nah, setelah mengetahui rukun dan syaratnya, setidaknya terdapat 3 jenis prinsip pendanaan dengam akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

Pixabay

Mudharabah Mutlaqah

Di dalam akad mudharabah mutlaqah, si pengelola usaha (mudharib) diberikan wewenang penuh perihal jenis usaha yang akan dijalankan. Itulah sebabnya jenis akad mudharabah mutlaqah juga biasa disebut sebagai kerjasama atau akad yang tidak terikat. Selama usaha yang dijalankan tersebut halal dan berpotensi memberikan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Mudharabah Muqayyadah

Kaitannya dengan akad mudharabah muqayyadah, shahibul maal (investor) menunjuk jenis usaha apa yang akan dijalankan oleh pengelola dana yang bertindak sebagai perantara atau pihak ke tiga. Nantinya investor memberikan syarat yang perlu dijalankan oleh pengelola dana. Di sini pihak pengelola dana mendapat komisi atas jasa mempertemukan shahibul maal dengan mudharib.

Tugas pengelola dana dalam hal ini bertindak sebagai pihak ke tiga akan mengatur mengenai nisbah dan pembagian keuntungan maupun resiko kerugian yang mungkin bisa saja terjadi.

Mudharabah Musytarakah

Akad mudharabah musytarakah sebenarnya cukup mirip dengan muqayyadah. Dimana pengelola dana bertindak sebagai perantara untuk menggunakan uang dari shohibul maal sebagai modal pendanaan ke mudharib.

Sehingga dalam akad mudharabah musytarakah, pengelola dana bertindak sebagai mudharib sekaligus musytarik (investor). Sedangkan pemilik dana posisinya adalah sebagai shahibul maal. Namun, ketika usaha yang dijalankan oleh pengelola usaha mengalami kerugian, maka pengelola dana atau pihak ketiga akan menanggung kerugian tersebut. Untuk keuntungan yang didapatkan nantinya dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi masing-masing shahibul maal.

Contoh aplikasi akad mudharabah musytarakah ialah produk asuransi syariah. Perusahaan mengelola dana yang dihimpun dari para shahibul maal untuk disimpan maupun diinvestasikan dengan menggunakan akad mudharabah. Untuk memperbesar dana investasi, perusahaan asuransi ikut berkontribusi dalam hal penambahan modal.