Salah satu cara populer dalam memperoleh keuntungan dalam berinvestasi adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dipilih karena dianggap memberikan keuntungan yang adil ke berbagai pihak, baik pada investor maupun pengelola dana. Tidak heran apabila sistem bagi hasil banyak digunakan dalam kegiatan investasi seperti pertanian, properti, dan keuangan.

Poin penting dalam pelaksanaan sistem bagi hasil adalah akad yang dipergunakan saat berinvestasi. Sebelum menyalurkan uangnya, para investor harus memahami prinsip-prinsip dari investasi syariah seperti:

Bebas riba. Artinya keuntungan yang kelak diperoleh masing-masing pihak kelak harus terbebas dari riba atau bunga.

Bebas unsur maisir. Maisir berarti gampang/mudah. Istilah ini berkaitan dengan dunia perjudian. Dengan kata lain, setiap usaha yang akan dijalankan harus terbebas dari unsur perjudian atau memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan atau mengadu nasib.

Bebas unsur gharar. Gharar berarti mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Usaha seperti apa yang termasuk memiliki unsur gharar? Misalnya membeli burung ketika terbang di udara atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya. Dengan kata lain setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki kejelasan baik dalam aspek wujud komoditas maupun harganya.

Terdapat berbagai variasi akad dalam sistem bagi hasil yang semuanya memiliki keuntungan masing-masing. Oleh karena itu, ketika seorang investor hendak berinvestasi, khususnya dalam bidang pertanian, pastikan untuk memahami akad tersebut agar mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang diperoleh. Berikut adalah beberapa akad bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang pertanian.

1.     Akad Mudharabah

Rawpixel.com

Akad mudharabah adalah salah satu akad yang lazim dilakukan dalam sistem bagi hasil, khususnya ketika menyangkut investasi dalam bidang pertanian. Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara investor dengan pengguna dana untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dengan hasil keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna modal (Harrieti, 2017). Kegiatan ini bisa diperantarai oleh pihak lain, misalnya bank atau platform investasi seperti Tanijoy. Akad mudharabah dibagi ke dalam dua jenis yaitu

mudharabah muthlaqah (pengelola dana memiliki kebebasan untuk menggunakan dana investor tanpa terikat waktu, tempat, atau jenis usaha yang akan dilakukan)

mudharabah muqayyadah (pengelola dana hanya bisa mengelola dana sesuai permintaan investor).

2.     Akad Musyarakah

Pixabay

Jika akad mudharabah dana atau modal yang dikelola diperoleh hanya dari investor, dalam akad musyarakah baik investor maupun pengelola dapat memberikan modalnya untuk sebuah kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Adapun besaran dana atau modal yang disertakan bergantung pada kesepakatan masing-masing.

Secara sederhana cara kerja dalam akad musyarakah dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya ada seorang petani yang biasanya dapat memanen hingga 100 kg jagung. Melihat prospek di masa depan, petani tersebut menginginkan peningkatan panen menjadi 200 kg. Namun, karena keterbatasan modal yang dimiliki membuat petani merasa dirinya tidak akan mampu untuk mencapai hasil panen tersebut. Padahal melihat berbagai faktor target panen tersebut bisa tercapai. Akhirnya, petani tersebut mencari investor yang mampu menutupi kekurangan itu. Petani tersebut mensyaratkan investor dapat memberikan 70 persen modal dan sisanya ditanggung oleh pihak petani. Adapun pembagian keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan yang telah disepakati.

Akad musyarakah ini dibagi ke dalam beberapa jenis di antaranya:

musyarakah al-amwal (akad dua orang pemodal untuk sebuah usaha dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan),

musyarakah al-a’amal (dua orang memiliki profesi sama dan mengerjakan sebuah proyek bersama, hasil keuntungan dibagi dua dari proyek tersebut),

musyarakah al-muwafaddhah(modal yang dikeluarkan antarpihak sama besar, begitupun dengan keuntungan dan kerugian yang diterima sama besar).

Alternatif Penghitungan Keuntungan Saat Akad

Rawpixel.com

Dalam bidang pertanian, sistem bagi hasil banyak dipilih karena memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan atau bahkan kerugian yang kelak akan ditanggung. Hal ini disebabkan ketika akad, baik investor, pengelola, maupun pengguna dana, sudah memberikan kejelasan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu salah satu hal yang perlu diberi kejelasan adalah penghitungan keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini untuk menghindarkan persengketaan antarpihak. Berikut adalah beberapa alternatif kriteria pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil (Orgianus, 2005).

a) perhitungan porsi bagi hasil atas dasar membagi sama besar

b) perhitungan porsi bagi hasil atas dasar yang lebih berat kerjanya mendapat bagian yang lebih besar (misalnya: 55 : 45, 60 : 40, 70 : 30 dstnya)

c) atas dasar yang lebih berat menanggung risikonya (misalnya pengusaha yang terjun langsung) mendapat bagian yang lebih besar (55 : 45, 60 : 40, 70 : 30 dstnya)

d) atas dasar penetapan sepihak (pihak pengusaha atau lembaga pembiayaan saja) tetapi disetujui ketika akad

e) atas dasar win-win solution (perhitungan yang objektif)

f) atas dasar yang punya uang (investor) mendapat porsi bagian yang lebih besar daripada yang bekerja

g) atas dasar imbalan kerja dari investor

Kriteria tersebut dapat dijalankan dan disepakati bersama oleh berbagai pihak. Namun, salah satu hal yang harus diingat dan ini menjadi poin kelebihan yang dimiliki sistem bagi hasil, setiap pihak dapat berdiskusi untuk menentukan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh secara adil. Dengan demikian prinsip musyawarah mufakat adalah hal utama yang perlu disadari berbagai pihak dalam akad investasi bagi hasil pertanian.


Referensi

Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Al-Mizan Volume 12 Nomor 1 Juni 2016

Harrieti, N. (2017).  Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Jurnal Hukum POSITUMVol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 244-264

Nugraha, J.P. (2016). Sistem Muzara’ah Sebagai Alternatif Pembiayaan
Pertanian di Indonesia. IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, September 2016

Orgianus, Y. (2005). Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah,
Solusi Mengatasi Kekurangan Sumber Daya. Jurnal Mimbar Volume XXI No. 1 Januari – Maret 2005 : 127 - 141

Sa’diyah, M. & Aziroh, N. (2014). Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. Jurnal EquilibriumVolume 2, No.2, Desember 2014

https://www.syariahmandiri.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah

https://www.sharinvest.com/contoh-akad-musyarakah-dalam-kehidupan-sehari-hari/